Jakarta, mediaempatbelas.com -Mahasiswa Jambi yang berasal dari berbagai latar belakang kampus di Jakarta, Jumad (19/01/2018) lalu, menyerahkan kajian secara simbolis sebagai dukungan terhadap KPK.
Koko, mahasiswa Universitas Gunadarma selaku koordinator massa, menyampaikan bahwa KPK harus berani dan tegas jika memang ada keterlibtan Gubernur Jambi dalam kasus Suap RAPBD 2018.
Selaku lembaga yang bersih, KPK harus melihat secara jeli bahwa Jambi merupakan daerah yang darurat korupsi.
Selain itu, Koko juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah kajian tentang hal itu.
“Kami telah melakukan beberapa kajian terhadap persoalan ini salah satunya mengambil gambaran akan kuatnya kepentingan Gubernur Jambi untuk meloloskan RAPBD 2018 dan kepentingan Ketua DPRD Jambi”.
Lebih lanjut, Koko mengungkap bahwa unsur kepentingan Gubernur terlihat dalam fungsi dan peranan eksekutif dan legislatif.
“Gambaran kepentingan tersebut digambarkan dengan fungsi dan peran eksekutif dan legislative di ranah kebijakan dan seberapa jauh mereka memiliki wewenang, layaknya sebuah niat dari pembangunan yang dibuat eksekutif (Gubernur) dan yang mengesahkan Legislatif (DPRD), maka mustahil rasanya kalau mereka tidak diusut juga dan kasian rasanya karna yang jadi tersangka hanya korban dari petingginya”.imbuhnya
Selanjutnya, Koko menyampaikan jika ada pihak yang berani intervensi KPK maka mahaiswa pun akan siap berdiri di depan kpk untuk sekedar berkata kami ingin jambi yang bersih dari korupsi, karna ini bagian dari tugas mahaiswa untuk mengawasi kinerja pemerintah yang sewewenang-sewenang menjalankan amanah rakyat.
Koko juga mengajak mahasiwa Jambi yang ada dijabodetabek untuk mengawasi jalannya proses hukum ini karna kalau tidak diawasi bisa saja dengan kekuasaan kasus ini berhenti namun saya yakin KPK adalah institusi yang bersih maka dengan keyakinan itu kpk harus didukung. Jika ada element masyarakat yang menolak petisi ini sebagai gerakan yang ditunggangi tentu hal itu membuat saya prihatin karna sebagai dari bagian dari mahaiswa kami tidak punya kepentingan kecuali untuk kampung halaman. Kalau tidak seperti ini kapan kami sadar untuk mulai berbuat bagi kampung halaman yakni provinsi Jambi.
Hasil kajian yang diserahkan secara simbolis ke KPK, diterima langsung oleh Tata dari Humas KPK. (Dimas)