Jakarta, M14 – Kelompok masyarakat peduli korupsi yang menamakan dirinya
Front Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (20/08) siang ini guna mendesak KPK mengusut tuntas dugaan korupsi di tubuh PT.PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang terindikasi melibatkan beberapa tokoh terkenal.
Tubagus Fahmi, Koordinator Aksi meyakini bahwa sesuai data dari tribun news 28-3-2018, PLN merupakan BUMN terbesar bersama Pertamina dan Telkom, PT PLN besar dari aspek value asset yang mencakup seluruh wilayah tanah air maupun dari skala bisnisnya yang jumbo. Ditahun 2017 pendapatannya 255,29 triliun dengan keuntungan berkisar 37 triliun naik sebesar 14,6 %.
Lebih lanjut menurut Fahmi, sejak dipimpin Sofyan Basir Dirut sejak 23/12/2014, PT. PLN menjadi Anomali disatu sisi menghasilkan profit yg besar tapi disisi lain terjadi akumulasi distorsif buat pelanggannya dari kalangan rakyat kecil dimana sejak 2017 pemerintah mencabut subsidi listrik 900/Kv, dimana ada 19 juta pelanggan. Belum lagi, imbuh Fahmi, “Ternyata tarif listrik untuk Rakyat kecil sebesar 1.467/Kwh. Tarif ini jelas mahal bila disandingkan dengan Malaysia 1.374/Kwh, Thailand 1351/Kwh bahkan dengan Vietnam 1279/Kwh” katanya mengutip Detik Finance 21/7/1017.
Fahmi juga menegaskan bahwa jelasnya listrik mahal dikarenakan adanya KKN di PLN. Selain itu menurut Fahmi, “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah masuk gelar perkara pada awal Februari 2018 dan setelah pada 25 Januari 2018 Sofyan Basir diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan mega korupsi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 130 triliun akibat kejahatan mark up proyek sewa 5 kapal turbin apung milik Kapowership Zeynep Sultan asal Turki yang disewa untuk 5 tahun sejak 2015 sampal 2020 dan kerugian negara bisa mencapai Rp 18,7 trilliun, Sofyan basyir berlatar Bankir yang sebelumnya menjabat Dirut Bukopin dan BRI, ternyata berbalut dengan banyak KKN” katanya.
Fahmi juga menyayangkan adanya peristiwa OTT oleh KPK di kediaman Menteri Sosial baru baru ini.
“Belum juga ada titik terang PLTD tibalah KPK meng OTT para pihak dalam kasus PLTU Riau-1 yg mentersangkakan Eny Saragih/Kom 7 DPR dan Johanes Kotjo/pengusahanya. Politisi Partai Golkar itu ditangkap KPK saat sedang berada di kediaman Mensos Idrus Marham”.ujar Fahmi
Sebagaimana diketahui, KPK mengamankan kader Golkar Eni Saragih karena diduga menerima suap Rp 4,8 miliar terkait pembangunan PLTU Riau-1 dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Kotjo. Karna ini project di PLN tentu Sofyan Basyir terserimput juga. Dan akhirnya Penyidik KPK menggeledah rumah Sofyan Basir.
“Logikanya, kalau penyidik melakukan penggeledahan dí rumah Dirut PLN pasti terkait dengan alat bukti yang berhubungan dengan peran Dirut PLN pada kasus yang sedang ditangani penyidik,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, saat dikonfirmasi Senin (16/6).
Hingga saat ini, KPK juga menggali sejauh mana peran Sofyan sebagai Dirut PLN dalam skema kerja sama proyek PLTU Riau-1 ini. KPK juga menyinggung proses penunjukkan Iangsung dalam proyek ini. KPK masih mendalami lebih jauh apa saja yang terjadi saat penunjukkan langsung itu. ltu salah satu poin. Skema yang lebih besar juga jadi concern KPK, karena nilai proyek ini kan sangat besar.
“Jelas sudah dari rangkaian ini Sofyan Basyir ada indikasi dalam pusaran KKN.
Sofyan Basyir sangat tidak mendukung program Revolusi Mental Pemerintah yakni BUMN harus good corporate governance” tandas Fahmi
Dengan adanya sejumlah kejadian tersebut, kelompok masyarakat yang tergabung dalam FRAKSI (Forum Rakyat Anti Korupsi) mendesak dan menuntut sejumlah hal kepada KPK.
Tuntutan tersebut antara lain :
1. Usut tuntas KKN PLN tanpa pandang bulu !
2. Usut tuntas kasus PLTU RIAU 1 dan pihak-pihak terkait tanpa tebang pilih !
3. Segera tangkap, adili Dirut PLN Sofyan Basir dan ldrus Marham/MENSOS serta pihak-pihak terkait !