Jakarta, Med14 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersih menyatakan bahwa pimpinan KPK akan menyurati Presiden Republik Indonesia, Ir.H. Joko Widodo terkait permasalahan dalam proses pemilihan calon pimpinan (capim) KPK periode 2019- 2023 yang berlangsung saat ini. Koalisi pun ikut mengawasi jalannya proses seleksi yang kini menyisakan 20 capim.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F Silaen, mengatakan, “Intensitas nuansa politis dalam penjaringan capim KPK yang begitu tinggi akan mengaburkan adanya tudingan Konflik Kepentingan di Pansel KPK” kata Silaen kepada awak media pada Kamis (29/08) di Jakarta.
Lebih lanjut menurutnya, carut- marut kinerja Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (pansel capim KPK) menyisakan berbagai masalah “laten” baru dan sorotan atas kinerja Pansel Capim KPK yang dinilai tidak transparan dan tidak responsif atas informasi yang disampaikan oleh publik, menandakan pansel tertekan psikologisnya.
Masih menurut Silaen, sejak awal adanya tudingan seperti yang disebut oleh Koalisi Kawal Capim KPK, berdasarkan dugaan bahwa tiga anggota Pansel Capim KPK yaitu Indriyanto Seno Adji, Yenti Garnasih, dan Hendardi terikat kontrak kerja dengan Polri atau sebagai tim penasihat Kapolri.
Yenti disebut sebagai tenaga ahli Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol) Bareskrim Polri, BNN, dan Kemenkumham. Sementara Indriyanto dan Hendardi disebut sebagai penasihat Kapolri.
Direktur Eksekutif ini juga menilai bahwa informasi yang simpang siur selama ini terkait pansel capim KPK yang ikut berpolitik praktis tak terhindarkan, sehingga dia mengaku prihatin atas proses seleksi capim KPK periode 2019- 2023, dan baginya, ini merupakan tanda “Lampu Merah” akan menyetop KPK jika orang yang bermasalah diloloskan dari tahap seleksi yang cacat.
“Sebab kriteria apa yang dipakai pansel sampai capim itu lolos dan capim ini nggak lolos, “tegas Silaen mantan alumni Lemhanas Pemuda I serius bertanya .
Menurut dia, penolakan atas kinerja pansel itu adalah peringatan bagi institusi KPK, agar selektif dalam menyaring sepuluh nama capim KPK yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
Pengamat politik milenials ini mensinyalir ada upaya sistematis untuk menghancurkan, melemahkan dan menyandra capim KPK yang nantinya akan terpilih, maka dalam masa tugasnya jika terpilih akan tersandera karena kartu ‘truf’ itu dijadikan ‘bargain’ politik. “Ini masalah sangat serius” ujarnya.
DirEks Laksamana mengungkapkan bahwa penilaian dan pengamatannya selama ini kepada lembaga anti rasuah tersebut
“Selama ini kinerja Pansel Capim KPK dinilai banyak kalangan termasuk penggiat anti korupsi “letoy, loyo, lesu dan lempem” seperti kurang sehat lahir bathin, ini terkonfirmasi banyaknya masalah dan cacat integritas, akibat rendahnya transparansi dan sepertinya ikut ‘cawe-cawe’ dan tidak mengindahkan tuntutan yang disampaikan oleh publik kepada pansel” ungkapnya
Pengamat Muda ini menegaskan bahwa jika Pansel tidak mempertimbangkan isu rekam jejak dengan baik, menurutnya patut dicatat apabila calon-calon dengan rekam jejak bermasalah lolos, berarti Pansel KPK berperan dalam pelemahan pemberantasan korupsi sementara masyarakat masih sangat berharap kepada lembaga anti rasuah tersebut
“Tingginya harapan publik kepada institusi KPK dikarenakan masih tingginya praktek-praktek korupsi yang ada dinegeri ini” pungkas Silaen. (AD)